Dinkes Pemprov Papua integrasikan KPS dengan BPJS/KIS

Foto untuk : Dinkes Pemprov Papua integrasikan KPS dengan BPJS/KIS

Jayapura – Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 1 Januari 2019 akan mengintegrasikan layanan kesehatan Kartu Papua Sehat (KPS) era Gubernur Lukas Enembe dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan era Jokowi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai di Jayapura, Rabu, mengemukakan integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan effektivitas pelayanan kesehatan bagi pasien sekaligus menghindari tumpang tindihnya sumber anggaran serta pendobelan kepemilikan kartu layanan kesehatan tiap warga negara.

“Ini sudah perintah Undang-Undang dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah ingatkan bahwa per 1 Januari 2019 KPS-JKN KIS harus diintegrasikan,” kata Aloysius.

Mantan Direktur RSUD Abepura itu menyebutkan pada Rabu (25/4) pekan lalu, pihaknya sudah mengumpulkan stafnya beserta instansi terkait beserta Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) duduk bersama membahas bagaimana caranya agar rakyat Papua tetap menerima layanan kesehatan gratis seperti biasa.

Lanjut dia, sebenarnya sejak 1 Januari 2016 lalu, Dinkes Papua mengintegrasikan KPS dengan JKN-KIS. Pihaknya pun telah melakukan studi banding integrasi antara Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh dengan JKN-KIS di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari studi banding itu, satu kendala yang dihadapi di Papua adalah masih kurangnya Orang Asli Papua peserta KPS yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“NIK ini jadi data dasar persyaratan keanggotaan JKN-KIS dari BPJS. Kita pernah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Sosial Provinsi Papua dan kabupetn namun belum benyak hasil maksimal,” katanya.

Mantan Kepala Puskesmas Koya itu mengatakan, jika kala itu dipaksa integrasikan maka akan rugi karena setelah membayar premi peserta KPS oleh Pemprov Papua ke BPJS, jika dalam setahun anggaran itu tak terserap habis maka sesuai aturan dan prinsip gotong royong tak akan dikembalikan, sementara banyak rakyat korban tak bisa mendapat layanan karena tidak mempunyai NIK, makanya belum diintegrasikan.

Dia menjelaskan, Integrasi layanan kesehatan KPS dengan JKN-KIS berdampak pada anggaran dan efektivitas pelayanan bagi pasien. Apalagi, persoalan NIK dan prinsip gotong royong yang dianut BPJS berpotensi merugikan keuangan Pemprov Papua dan hak pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.

Aloysius menambahkan, melihat tenggang waktu yang tinggal delapan bulan, sangat tidak mungkin tim Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial untuk melakukan validasi data dan pendataan peserta KPS-JKN secara ril hingga ke seluruh Papua. (Ant/Musa Abubar)

Sikda
Pusdatinkes
E-Budgetting